(Seoul, Korea Selatan, 22-24 Mei 2007), Pertemuan Komite Regional untuk pembahasan Konvensi Regional UNESCO tentang Pengakuan Studi, Ijazah dan Gelar Pendidikan Tinggi di Asia dan Pasifik, 22-24 Mei 2007, telah  dilaksanakan oleh APEID, UNESCO Bangkok untuk kesembilan kalinya. Bekerjasama dengan Komisi Nasional Korea untuk UNESCO dan Dewan Pendidikan Tinggi Korea pertemuan tersebut dapat berlangsung di Seoul, Korea Selatan. Pertemuan komite yang kesembilan ini secara umum membahas masukan dari para peserta Negara-Negara Pihak yang diundang tentang penerapan ‘Konvensi Regional tentang Pengakuan Studi, Ijazah dan Gelar Pendidikan Tinggi di Asia Pasifik’ (Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific 1983).

Peserta Pertemuan (dalam tanda panah, Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH, LLM)

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 50 peserta terdiri atas perwakilan 11 Negara Pihak dan 18 observer dari Negara Bukan Pihak serta perwakilan UNESCO-OECD (Organization For Economic Cooperation and Development), UNESCO-APQN (Asia Pacific Quality Network), dan pihak penyelenggara.  Dalam pertemuan tersebut para peserta  memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang situasi dan kondisi perguruan tinggi di luar kawasan Asia-Pasifik melalui presentasi ‘Deklarasi  Bologna’, ‘Konvensi Lisbon’, ‘Kesepakatan Brisbane’, revisi ‘Konvensi Arusha’ dan ‘Forum Pendidikan Asia’.  Di samping itu  dari UNESCO-OECD  dipresentasikan tentang ‘Pedoman Peraturan Pendidikan Lintas Batas’ dan dari UNESCO-APQN tentang ‘Regulasi Pendidikan Tinggi Lintas Batas’. 

Pembahasan yang lebih khusus dalam pertemuan itu adalah rencana revisi ‘Konvensi Regional tentang Pengakuan Studi, Ijazah dan Gelar Pendidikan Tinggi di Asia Pasifik’, sebagai respons atas hambatan dan tantangan yang dihadapi Negara-Negara Pihak selama ini  untuk mengakomodasi perkembangan zaman dalam konteks perguruan tinggi. Ulasan-ulasan penting yang berkembang dalam diskusi ini berkisar seputar isu Pengakuan Kualifikasi Professional, Pembentukan  Pusat Informasi Nasional dan Kerangka Kualifikasi Nasional, serta perkenalan tentang Suplemen Ijazah yang berisi penjelasan gelar dan bidang studi yang terdapat dalam ijazah. Konsep revisi akan dirumuskan oleh Working Group dengan batas waktu akhir tahun 2007. Pada waktu Konperensi Para Menteri Pendidikan di Brisbane tahun 2008 revisi konvensi tersebut akan dipresentasikan dan didiskusikan hingga final. Selanjutnya revisi tersebut akan disahkan pada Sidang Umum UNESCO ke-35 tahun 2009 di Paris. Setelah itu diharapkan akan semakin banyak Negara-Negara Asia Pasifik yang meratifikasi konvensi dimaksud, sehingga Kawasan Perguruan Tinggi Asia-Pasifik tidak lama lagi akan terwujud. Demikian juga mobilitas para pelaku pendidikan tinggi akan semakin mudah bergerak ke berbagai perguruan tinggi di kawasan Asia Pasifik. Hal ini tampak seperti mimpi yang hampir nyata, mengingat terwujudnya Kawasan Perguruan Tinggi Asia Pasifik akan memberi dampak positif terhadap kualitas akademik sumber daya manusia Indonesia. 

Kehadiran wakil Indonesia (saat ini masih sebagai observer) pada pertemuan tersebut ternyata memberikan nuansa tersendiri yang menarik, karena para peserta dari negara lain sangat antusias merespons rencana Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Regional UNESCO tentang Pengakuan Studi, Ijazah dan Gelar Pendidikan Tinggi di Asia dan Pasifik dalam waktu dekat ini. Kemudian dokumen ratifikasi tersebut direncanakan akan disampaikan oleh Presiden RI Susilo Bambang  Yudhoyono kepada Direktur Jenderal UNESCO, Mr. Koiichiro Matsuura bersamaan waktunya pada saat Sidang Umum UNESCO ke-34 di Paris, 16 Oktober 2007.

(sumber: peserta Indonesia, Prof. Dr. Johannes Gunawan,  SH, LLM dan UNESCO).