(Seoul, Korea Selatan, 22-24 Mei 2007), Pertemuan Komite Regional untuk pembahasan Konvensi Regional UNESCO tentang Pengakuan Studi, Ijazah dan Gelar Pendidikan Tinggi di Asia dan Pasifik, 22-24 Mei 2007, telah  dilaksanakan oleh APEID, UNESCO Bangkok untuk kesembilan kalinya. Bekerjasama dengan Komisi Nasional Korea untuk UNESCO dan Dewan Pendidikan Tinggi Korea pertemuan tersebut dapat berlangsung di Seoul, Korea Selatan. Pertemuan komite yang kesembilan ini secara umum membahas masukan dari para peserta Negara-Negara Pihak yang diundang tentang penerapan ‘Konvensi Regional tentang Pengakuan Studi, Ijazah dan Gelar Pendidikan Tinggi di Asia Pasifik’ (Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific 1983).

Peserta Pertemuan (dalam tanda panah, Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH, LLM)

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 50 peserta terdiri atas perwakilan 11 Negara Pihak dan 18 observer dari Negara Bukan Pihak serta perwakilan UNESCO-OECD (Organization For Economic Cooperation and Development), UNESCO-APQN (Asia Pacific Quality Network), dan pihak penyelenggara.  Dalam pertemuan tersebut para peserta  memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang situasi dan kondisi perguruan tinggi di luar kawasan Asia-Pasifik melalui presentasi ‘Deklarasi  Bologna’, ‘Konvensi Lisbon’, ‘Kesepakatan Brisbane’, revisi ‘Konvensi Arusha’ dan ‘Forum Pendidikan Asia’.  Di samping itu  dari UNESCO-OECD  dipresentasikan tentang ‘Pedoman Peraturan Pendidikan Lintas Batas’ dan dari UNESCO-APQN tentang ‘Regulasi Pendidikan Tinggi Lintas Batas’. 

Pembahasan yang lebih khusus dalam pertemuan itu adalah rencana revisi ‘Konvensi Regional tentang Pengakuan Studi, Ijazah dan Gelar Pendidikan Tinggi di Asia Pasifik’, sebagai respons atas hambatan dan tantangan yang dihadapi Negara-Negara Pihak selama ini  untuk mengakomodasi perkembangan zaman dalam konteks perguruan tinggi. Ulasan-ulasan penting yang berkembang dalam diskusi ini berkisar seputar isu Pengakuan Kualifikasi Professional, Pembentukan  Pusat Informasi Nasional dan Kerangka Kualifikasi Nasional, serta perkenalan tentang Suplemen Ijazah yang berisi penjelasan gelar dan bidang studi yang terdapat dalam ijazah. Konsep revisi akan dirumuskan oleh Working Group dengan batas waktu akhir tahun 2007. Pada waktu Konperensi Para Menteri Pendidikan di Brisbane tahun 2008 revisi konvensi tersebut akan dipresentasikan dan didiskusikan hingga final. Selanjutnya revisi tersebut akan disahkan pada Sidang Umum UNESCO ke-35 tahun 2009 di Paris. Setelah itu diharapkan akan semakin banyak Negara-Negara Asia Pasifik yang meratifikasi konvensi dimaksud, sehingga Kawasan Perguruan Tinggi Asia-Pasifik tidak lama lagi akan terwujud. Demikian juga mobilitas para pelaku pendidikan tinggi akan semakin mudah bergerak ke berbagai perguruan tinggi di kawasan Asia Pasifik. Hal ini tampak seperti mimpi yang hampir nyata, mengingat terwujudnya Kawasan Perguruan Tinggi Asia Pasifik akan memberi dampak positif terhadap kualitas akademik sumber daya manusia Indonesia. 

Kehadiran wakil Indonesia (saat ini masih sebagai observer) pada pertemuan tersebut ternyata memberikan nuansa tersendiri yang menarik, karena para peserta dari negara lain sangat antusias merespons rencana Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Regional UNESCO tentang Pengakuan Studi, Ijazah dan Gelar Pendidikan Tinggi di Asia dan Pasifik dalam waktu dekat ini. Kemudian dokumen ratifikasi tersebut direncanakan akan disampaikan oleh Presiden RI Susilo Bambang  Yudhoyono kepada Direktur Jenderal UNESCO, Mr. Koiichiro Matsuura bersamaan waktunya pada saat Sidang Umum UNESCO ke-34 di Paris, 16 Oktober 2007.

(sumber: peserta Indonesia, Prof. Dr. Johannes Gunawan,  SH, LLM dan UNESCO).

(Kualalumpur,  21–23 Mei 2007) –  Bekerjasama dengan Komisi Nasional Malaysia untuk UNESCO, UNESCO Paris telah menggelar seminar international dengan tema ”Training Seminar for New Officials of Asian National Commissions for UNESCO” di Kualalumpur, tanggal 21 – 23 Mei 2007 bertempat di ruang konperensi Hotel Parkroyal, Kualalumpur, Malaysia. Seminar tersebut digelar UNESCO Paris secara berkala sejak tahun 2006 disesuaikan dengan kesediaan Komisi Nasional untuk UNESCO negara anggota setempat dan field office UNESCO setempat.  Tujuan dari seminar tersebut adalah untuk meningkatkan peran dan kapasitas Komisi Nasional untuk UNESCO dalam rangka meneruskan gagasan, implementasi dan program UNESCO kepada institusi tingkat nasional, regional dan sub-regional, antara lain: program antar pemerintah, program Penghargaan UNESCO, peringatan hari internasional, persiapan dan tindak lanjut kegiatan internasional,  nominasi eksper nasional untuk kegiatan UNESCO, desentralisasi, kemitraan,  program partisipasi dan program fellowship, program kerjasama dengan LSM dan mitra masyarakat madani, ASP-Net, pencalonan lowongan formasi di Sekretariat UNESCO.

Peserta seminar terdiri atas perwakilan Komisi Nasional 23 negara kawasan Asia, yakni: Bangladesh, Bhutan, Brunei Darusalam, China, Filipina, India, Indonesia, Iran, Kamboja, Kazakstan, Kirgistan, Laos, Maladewa, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan,  Korea Selatan, Sri Langka, Tajikistan, Thailand, Uzbekistan, Vietnam dan 2 calon Komisi Nasional dari negara Singapura dan Timor Leste, serta sejumlah pelaku pendidikan dari pihak penyelenggara Malaysia.  Para pemakalah berasal dari UNESCO Bangkok, UNESCO Jakarta dan UNESCO Paris.  

Seminar dibuka oleh Datuk Dr. Zulkurnain Haji Awang, Wakil Presiden Komisi Nasional Malaysia untuk UNESCO, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Malaysia. Datuk Awang menyampaikan agar seminar tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para peserta sehingga kerjasama antara UNESCO Paris dan Komisi Nasional dapat ditingkatkan dan antar sesama Komisi Nasional dapat lebih dikembangkan. Selama dua hari para peserta seminar memperoleh masukan informasi terkini tentang UNESCO melalui presentasi power-point dari 6 pemakalah. Mr. Xiaolin Cheng (UNESCO Paris) memaparkan antara lain peran Komisi Nasional dalam merespons proses desentralisasi dan kerjasamanya dengan kantor UNESCO Paris, Regional Office serta Field Office, Strategi Konsep Program Jangka Menengah, 2008-2013 (34 C/4), program UNESCO Fellowship, Participation Programme serta Persiapan Sidang Umum UNESCO ke-34 di Paris. 

Kemudian Mr. Massoud Abtahi (UNESCO Paris) menjelaskan tentang peran sentral parlemen, pemerintah kota dan kabupaten serta LSM, yang cukup signifikan dalam menyebarluaskan dan memberdayakan program UNESCO. Sementara itu Hon Margaret Austin (UNESCO Paris) memaparkan tentang peran dan tanggung jawab Komisi Nasional terhadap Sidang Umum UNESCO ke-34 serta strategi komunikasi untuk mempromosikan program UNESCO ke masyarakat luas. Dr. Hubert Gijzen, Direktur UNESCO Office Jakarta, menyampaikan  gambaran umum UNESCO, antara lain peran dan tantangannya ke depan, dan penjelasan tentang program prioritas tahun 2006-2007 (33 C/5) dan Rancangan Program dan Budget tahun 2008-2009 (34 C/5), sementara Mr. Abdul Hakeem, Koordinator APPEAL, UNESCO Bangkok, menerangkan mengenai peran UNESCO Bangkok di kawasan Asia Pasifik. Mr. Shanta K. Retnasingam (UNESCO Paris) mengakhiri paparan mengenai tema sumber-sumber pendanaan swasta.

 Peserta dari Indonesia, Brunei Darulsalam, Thailand, dan China
foto bersamadengan Hon Margaret Austin. DoK: RTS

UNESCO sebagai salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dikenal sebagai ‘laboratory of ideas’ berusaha terus memperbaiki dan mengembangkan diri dengan meluncurkan program-program kegiatan yang cukup ambisius, misalnya dalam Sektor Pendidikan dengan program-program  Pendidikan Untuk Semua, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sepanjang Hayat, Literacy Initiative for Empowerment, dan sebagainya, yang semua itu ditujukan bagi pencerdasan generasi muda dan masyarakat terbelakang di seluruh dunia.  Para peserta workshop sangat antusias untuk mengemukakan pertanyaan dan terlibat dalam diskusi yang hangat. Selain itu mereka  memperoleh sejumlah informasi terkini tentang program dan perkembangan UNESCO, termasuk penjelasan reformasi UNESCO dalam hal desentralisasi kebijakan pelaksanaan program, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan negara anggota setempat. –ooo-