Jakarta, Senin (16 Oktober 2006)- Pemerintah dan Komisi X DPR RI sepakat penentuan kelulusan harus terdiri dari empat kriteria dalam kelulusan, termasuk kelompok akhlak mulia, Ujian Nasional (UN), dan Ujian Akhir Sekolah (UAS).

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja (raker) bersama Pemerintah (Depdiknas) dan Komisi X DPR RI, hari ini, di Ruang Sidang Komisi X DPR RI. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi X Erwan Supriyatna tersebut juga menyepakati masing-masing kriteria tersebut berdiri sendiri sebagai penentu kelulusan.

Pemerintah dan Komisi X DPR RI juga sepakat untuk meminta Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) segera membahas penentuan kelulusan UN dan dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Peraturan Menteri tentang UN, sesuai dengan aspirasi yang berkembang.

Jakarta, Senin (16 Oktober 2006)- Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2006/2007 akan diperbaiki pelaksanaannya. Hal tersebut merupakan komitmen Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo.

Menurut Bambang, pengawasan dilakukan oleh pengawas independen dengan melibatkan dosen dari perguruan tinggi dan widyaiswara dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). "Depdiknas juga akan menerjunkan aparat inspektorat jenderal ke lapangan menjelang dan selama ujian nasional berlangsung," kata Mendiknas dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, hari ini (16/10).

Buku Prosedur Operasi Standar ( POS ) akan memuat aturan tata tertib yang lebih ketat. "Sanksi akan diberikan terhadap peserta ujian, pengawas, guru, dan pihak lain yang melanggar tata tertib. Ancaman pidana akan dikenakan bagi pelanggaran pidana dalam pelaksanaan UN," tegas Bambang.